“Jadi, misalkan, yang dikumpulkan 10.000 KTP, maka 10.000 nama sesuai dengan daftar dukungan itulah yang kemudian akan diverifikasi faktual oleh teman-teman KPU di daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing,”
Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait politik dan isu pertahanan terjadi di sepanjang Senin (13/5). Dari mulai RUU MK hingga latihan perang ranjau TNI AL.
Berikut beberapa pilihan berita yang telah dirangkum ANTARA untuk para pembaca.
1. Komisi III setujui RUU MK di masa reses guna dibawa ke Rapat Paripurna
Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI bersama Pemerintah pada masa reses ini menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Adapun rapat kerja bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam) yang mewakili pemerintah itu digelar Komisi III DPR pada hari Senin ini di kompleks parlemen, Jakarta.
Baca di sini
2. Pengamat: Penambahan kementerian perlu pertimbangkan penilaian rakyat
Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan bahwa Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan penilaian rakyat jika ingin menambah jumlah kementerian dalam kabinet.
Saat ini, menurut dia, Prabowo terpilih berdasarkan amanah dari mayoritas rakyat Indonesia. Jangan sampai kebijakan tersebut justru menimbulkan kritikan hingga menurunkan tingkat kepercayaan publik.
“Harus melihat kebatinan masyarakat, ya mungkin akan ada kritikan terkait dengan anggaran negara yang tersedot pada penambahan nomenklatur kementerian itu,” kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Baca di sini
3. KPU RI gunakan sensus untuk verifikasi faktual calon perseorangan
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa tahap verifikasi faktual calon jalur perseorangan di Pilkada 2024 akan menggunakan metode sensus.
“Jadi, misalkan, yang dikumpulkan 10.000 KTP, maka 10.000 nama sesuai dengan daftar dukungan itulah yang kemudian akan diverifikasi faktual oleh teman-teman KPU di daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.
Baca di sini
4. Komnas HAM koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat soal pilkada
Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang bebas dari konflik sosial.
Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan lembaganya telah menggelar diskusi dengan pemerintah pusat serta akan melakukan pemantauan prapilkada yang nantinya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Baca di sini
5. TNI AL dan RSN kembali gelar latihan perang ranjau di Perairan Kepri
Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura (RSN) kembali menggelar latihan bersama peperangan ranjau/mine warfare exercise (Latma Joint Minex Pandu) di perairan sekitar Kepulauan Riau (Kepri) pada 13–19 Mei 2024.
Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menjelaskan latihan itu diawali dengan fase kapal-kapal sandar (harbour phase), yang kemudian diikuti dengan sesi pengarahan dan diskusi terkait skenario latihan.
Baca di sini
Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
