Mudah-mudahan jangan sampai ada downtime, terus kencang, semangat
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) akan mempercepat penuntasan sejumlah program mulai dari PTSL sampai dengan target Kota/Kabupaten Lengkap dalam 100 hari ke depan.
“Seratus hari ke depan tentu kita akan melanjutkan dan menuntaskan sejumlah target yang tadi telah kita ketahui. Pertama, mempercepat dan menuntaskan pendaftaran atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 118 juta hingga 120 juta bidang tanah tentunya dengan dukungan anggaran yang cukup,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Jakarta, Jumat.
Kedua, menyelesaikan termasuk melampaui target 104 Kota/Kabupaten Lengkap di akhir tahun ini. Karena selain target 104 Kota/Kabupaten Lengkap ternyata juga ada kabupaten/kota yang berinisiatif sendiri untuk menjadikan status Kota/Kabupaten Lengkap.
Baca juga: Menteri ATR targetkan 100 kota/kabupaten dideklarasikan Kota Lengkap
Baca juga: Kementerian ATR: Enam wilayah ajukan untuk jadi Kota/Kabupaten Lengkap
Kemudian yang ketiga yakni mempercepat proses penerbitan sertifikat elektronik, dengan target lebih dari 100 ribu sertifikat elektronik pada akhir tahun ini.
Keempat, memastikan revisi PP No.18 Tahun 2021 terkait dengan carbon trading segera terselesaikan dan segera diundangkan.
Kelima adalah mengefektifkan koordinasi antara lembaga lintas sektoral, termasuk dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), termasuk mempercepat proses redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
Keenam, terus mempercepat proses transformasi digital untuk meningkatkan layanan administrasi pertanahan secara efektif, akuntabel, dan berintegritas. Dan terakhir, melanjutkan dan menuntaskan Operasi Gebuk Mafia Tanah.
Baca juga: Demak menjadi bagian dari 104 kabupaten/kota lengkap sertifikat tanah
Baca juga: Menteri ATR dorong Pekalongan menjadi Kabupaten dan Kota Lengkap
Sebagai informasi, AHY mengungkapkan bahwa sedikitnya ada tiga arahan Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas kerjanya.
Ketiga arahan itu antara lain penerapan sertifikasi tanah elektronik agar lebih masif, melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading, dan pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Mudah-mudahan jangan sampai ada downtime, terus kencang, semangat, dan peran dari teman media sebagai pilar akuntabilitas dan transparansi publik, mudah-mudahan terus memberikan masukan termasuk dukungan agar program kami bisa semakin diterima dengan baik oleh masyarakat,” kata AHY.
Baca juga: Menteri ATR komitmen layani masyarakat tanpa lihat latar belakang
Baca juga: AHY sebut 113 juta bidang tanah sudah terdaftar PTSL
Baca juga: Komisi II DPR serahkan 10 sertifikat tanah hasil PTSL di Kalsel
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
