Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan dr. Imran Pambudi, MPPH, dalam keterangan pers yang diterima, Kamis, mengatakan sangat terbuka terhadap kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas DBD di Indonesia.
“Menangani penyakit endemik seperti DBD memerlukan sinergi yang kuat antar pemerintah, sektor swasta, industri, dan masyarakat. Sejalan dengan tema yang digalakkan oleh pemerintah untuk peringatan Hari Dengue ASEAN tahun ini, yaitu ‘Bersama Lawan Dengue’, kami sangat terbuka untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak di Indonesia demi memberantas DBD,” kata dr Imran.
Baca juga: Kemenkes: Kasus DBD hingga pekan ke-22 2024 melebihi kasus pada 2023
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI sampai dengan 5 Mei 2024, terdapat 91.269 kasus DBD di Indonesia dengan kematian sebanyak 641 kasus. Angka ini naik tiga kali lipat dari periode yang sama di tahun 2023 yaitu 28.579 kasus dengan kematian sebanyak 209.
dr. Imran menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan bersama, mulai dari penerapan Gerakan 3M Plus yang berkesinambungan, yang sudah dilakukan selama lebih dari satu dekade di antaranya Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J), yang telah terbukti membantu menekan kasus DBD di banyak daerah serta teknologi nyamuk ber-Wolbachia yang telah di implementasikan beberapa waktu lalu.
“Namun demikian, kasus dengue yang meningkat sangat signifikan di awal tahun ini, menjadi alarm bagi kita semua untuk dapat mencari solusi inovatif yang dapat melengkapi upaya-upaya tersebut. Salah satu yang sedang dipertimbangkan adalah dengan mengenalkan vaksin, khususnya di daerah-daerah dengan intensitas DBD tinggi,” kata dr. Imran.
Baca juga: Damkarmat lakukan fogging antisipasi DBD di Lampung Selatan
Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht mengungkapkan bahwa DBD merupakan ancaman yang akan ada terus-menerus, terlepas dari musim penghujan atau bukan.
Menjalin kemitraan dengan pemerintah dilakukan untuk mencapai tujuan bersama ‘nol kematian akibat DBD di tahun 2030. PT Takeda pun berkomitmen memerangi DBD dengan pencegahan inovatif dan memastikan ketersediaan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Lebih jauh Andreas menyampaikan, secara finansial DBD menimbulkan beban yang besar bagi individu maupun keluarga, terlebih penyakit ini mengancam jiwa dan sampai saat ini belum ada obat khusus untuk mengobatinya.
Baca juga: Dinkes Mataram gencarkan PSN antisipasi lonjakan kasus DBD
Tak hanya itu, Andreas mengatakan biaya pengobatan untuk DBD yang tidak sedikit, dan memerlukan waktu 7-14 hari untuk perawatan dan pemulihan, dapat menyebabkan seseorang kehilangan produktivitasnya. Hal ini turut berdampak pada industri atau perusahaan yang juga akan mengalami penurunan produktivitas dan peningkatan beban biaya yang cukup tinggi.
Menurut Andreas, perlindungan diri yang komprehesif menjadi penting untuk dapat terhindar dari beban penyakit tersebut.
“Untuk itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dengan menerapkan gerakan 3M Plus secara konsisten dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang intervensi inovatif pencegahan salah satunya melalui vaksinasi. Mari Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dari DBD bagi diri sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, dan negara kita,” tutup Andreas.
Ditemui secara terpisah, Prof. dr. Jarir At Thobari, D.Pharm., Ph.D, profesor dalam bidang farmakoepidemiologi dari Universitas Gadjah Mada, menjelaskan penanganan endemik penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia melalui strategi vaksinasi dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan jumlah kasus dan mengurangi beban biaya kesehatan.
Baca juga: Pulau Seribu miliki dua kapal ambulans untuk evakuasi pasien DBD
Hasil kajian efektivitas biaya yang kami lakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa vaksinasi DBD tidak hanya menghemat biaya dari perspektif pelayanan kesehatan dan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang substansial dengan mengurangi jumlah kasus DBD dan rawat inap.
“Temuan ini sejalan dengan rekomendasi terbaru dari WHO yang mendukung penggunaan vaksinasi sebagai bagian dari program kesehatan publik. Implementasi program vaksinasi DBD di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban ekonomi akibat penyakit ini,” kata Jarir.
Dalam rangka memperingati ADD tahun 2024, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan serangkaian kegiatan seperti media dan blogger gathering yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2024 di Jakarta, serta seminar awam pada tanggal 27 Juni 2024 di Batam.
Baca juga: Demam berdarah sembuh hanya dengan jus daun pepaya, benarkah?
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
