Kemarin, pengembalian Tapera bagi pensiunan PNS hingga gaji staf OIKN

Jakarta (ANTARA) – Berbagai berita ekonomi pada Selasa (4/6) masih layak untuk dibaca, mulai dari BP Tapera yang menyatakan telah mengembalikan dana Tapera kepada 956.799 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah pensiun atau ahli warisnya senilai Rp4,2 triliun, hingga kepastian gaji pimpinan dan staf Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang sudah dibayarkan.

Berikut rangkuman berita kemarin yang layak disimak lagi pada Rabu pagi ini:

BP Tapera sebut telah kembalikan tabungan pensiunan PNS Rp4,2 triliun

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan telah mengembalikan dana Tapera kepada 956.799 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah pensiun atau ahli warisnya senilai Rp4,2 triliun.

Ini disampaikan BP Tapera menanggapi pemberitaan di media terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2021 lalu yang menyebut bahwa ada 124.960 pensiunan PNS yang belum mendapat pengembalian dana Tapera Rp567,5 miliar.

Baca selengkapnya di sini

Luhut ajak publik ikut awasi ormas keagamaan kelola tambang

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak publik untuk turut mengawasi organisasi masyarakat keagamaan yang mendapat izin untuk mengelola tambang dalam negeri.

“Kami tata. Ya memang kita mesti ramai-ramai mengawasi. Jangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi,” katanya dalam acara Ngobrol Seru yang digelar IDN Times di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini

Ketua Banggar minta gen Z hingga hilirisasi jadi atensi RAPBN 2025

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta persoalan tingkat pengangguran generasi Z (gen Z) hingga hilirisasi menjadi atensi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025.

“Kami berharap problem fundamental tersebut menjadi atensi Pemerintah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2025,” kata Said di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini

Sri Mulyani: Hilirisasi tetap jadi prioritas kebijakan fiskal RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan program hilirisasi tetap menjadi bagian dari strategi kebijakan fiskal jangka menengah-panjang.

Selain hilirisasi, prioritas lainnya mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM), transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Baca selengkapnya di sini

Kemenkeu pastikan gaji pimpinan OIKN sudah dibayarkan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo memastikan gaji pimpinan dan staf Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah dibayarkan.

“Sudah clear, semua sudah diselesaikan,” kata Prastowo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini

Source link