“Akan sangat sulit untuk menyamakan platform jika nama Anies dan Kaesang diusung untuk maju bersama di Pilgub Jakarta November nanti, yaitu apakah ingin keberlanjutan atau perubahan,”
Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (18/6) kemarin menjadi sorotan, mulai dari Bawaslu akan mengawasi ketat pemungutan suara ulang agar hingga Timwas Haji DPR menerima berbagai laporan masalah terkait penyelenggaraan haji pada tahun 2024.
Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.
1. Golkar: Ridwan Kamil mampu bawa efek ekor jas pada Pilkada Jabar
Ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 Partai Golkar M.Q. Iswara mengatakan bahwa Ridwan Kamil mampu membawa efek ekor jas jika diusung pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
“Kami berharap kalau Kang Emil di Jabar dapat memberikan efek ekor jas yang akan menguntungkan para calon kepala daerah Golkar di 27 kabupaten/kota,” kata Iswara dihubungi dari Jakarta, Selasa malam.
Selengkapnya klik di sini.
2. Pengamat nilai isu pemasangan Anies dan Kaesang sulit terealisasi
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menilai wacana pemasangan Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam Pilkada Jakarta 2024 akan sulit terealisasi karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
Dia menilai, bagaimanapun PSI memiliki rekam jejak yang sering mengkritisi kebijakan Anies Baswedan saat menduduki posisi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian menurutnya arah visi kedua politisi itu juga sulit untuk disamakan.
“Akan sangat sulit untuk menyamakan platform jika nama Anies dan Kaesang diusung untuk maju bersama di Pilgub Jakarta November nanti, yaitu apakah ingin keberlanjutan atau perubahan,” kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
3. Wakil Ketua MPR: Pembentukan pansus evaluasi haji tak diperlukan
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menilai pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan haji berdasarkan temuan masalah oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tidak diperlukan.
Dia menilai upaya evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama, cukup dibahas di Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI.
“Tidak perlu dibentuk Pansus untuk menyikapi hasil temuan Timwas Haji DPR,” kata Yandri dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
4. Bawaslu lakukan pengawasan ketat agar tak ada kampanye saat PSU
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Puadi mengatakan lembaganya akan melakukan pengawasan penuh agar tidak ada calon anggota legislatif yang melakukan kampanye saat pemungutan suara ulang.
“Jangan sampai begitu pemungutan suara ulang ada yang berkampanye, ada yang melakukan politik uang” kata Puadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
5. Timwas Haji DPR terima laporan masalah penyelenggaraan haji 2024
Ketua Tim Pengawas (Timwas) DPR RI Muhaimin Iskandar menyatakan pihaknya menerima berbagai laporan masalah terkait penyelenggaraan haji pada tahun 2024.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, dia menjelaskan salah satu masalah utama adalah air conditioner (AC) yang tidak berfungsi di banyak lokasi.
“Ada banyak laporan yang masuk, yang pertama matinya AC di mana-mana,” ujarnya.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
