Edukasi itu dilakukan lewat diskusi panel bertajuk “Perlindungan Konsumen 4.0: Implementasi Identitas Digital untuk Meningkatkan Keamanan Konsumen dalam Ekosistem Digital”.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Ekonomi dan Financial Technology (BENEFIT) Kadin Indonesia Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa identitas digital memiliki peranan penting khususnya dalam sebuah transaksi digital.
“Keamanan dan kenyamanan konsumen layanan digital sangat bergantung pada penggunaan identitas digital secara baik dan benar,” katanya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Privy hadirkan paket langganan tanda tangan “unlimited”
Baca juga: Privy ungkap pentingnya TTE tesertifikasi dalam transaksi keuangan
Ia kemudian menyebutkan Kadin Indonesia sangat menyadari pentingnya pemahaman dan penggunaan identitas digital secara baik dan benar dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
Maka dari itu, edukasi lewat diskusi panel tersebut dihadirkan untuk mendukung sosialisasi identitas digital serta strategi praktis penerapannya bagi dunia usaha, ujarnya.
Membahas makna dari identitas digital sebenarnya identitas itu memiliki konsep serupa dengan identitas di dunia nyata.
“Identitas itu juga merupakan berkas atau data yang menunjukkan data diri secara lengkap dan legal dan maka dari itu identitas digital kini makin banyak digunakan untuk bertransaksi di ruang digital,” katanya.
Meski begitu, World Bank pada 2021 mencatat sebanyak 3,3 miliar masyarakat dunia belum memiliki akses ke identitas digital yang diakui pemerintah untuk bertransaksi online.
Maka dari itu, ujarnya validitas identitas digital perlu diperhatikan oleh pengguna agar dapat menghindari kejahatan siber.
Tercatat kejahatan siber berbasis pencurian atau pemalsuan identitas juga semakin marak terjadi,
data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023 menunjukkan pencurian data pribadi meningkat dari 7,96 persen di 2022 menjadi 20,97 persen, sementara penipuan online juga naik dari 10,3 persen di 2022 menjadi 32,5 persen di tahun berikutnya.
Oleh karenanya, memastikan validasi identitas dan pelindungan data pribadi menjadi hal yang semakin penting dan harus diupayakan baik oleh konsumen ataupun pelaku industri dalam bertransaksi elektronik saat ini, katanya.
CEO Privy Marshall Pribadi menilai bahwa agar implementasi identitas digital di Indonesia ke depannya bisa terpercaya maka dibutuhkan kolaborasi dari semua para pemangku kepentingan yang terlibat.
“Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi identitas digital,” katanya.
“Sebagai penyedia layanan digital trust yang meliputi identitas digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi dan layanan pengiriman elektronik tercatat, Privy berkomitmen mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi semua pengguna,.” ujarnya.
Sebagai salah satu pelaku di industri terkait, Privy berupaya maksimal dalam menjamin keabsahan identitas digital yang disertifikasinya.
Untuk memastikan identitas digital yang terpercaya, Privy memastikan setiap pengguna telah diverifikasi berdasarkan data kependudukan hingga biometrik wajah ke Ditjen Dukcapil Kemendagri saat pertama kali mendaftar.
Sampai saat ini, Privy telah memverifikasi lebih dari 47 juta pengguna individu, digunakan oleh lebih dari 3.300 perusahaan, dan lebih dari 123 juta dokumen telah ditandatangani secara digital menggunakan Privy.
Baca juga: PANDI-Kadin kerja sama dukung “.id” jadi identitas digital Indonesia
Baca juga: Kadin luncurkan platform pelatihan digital kadinfornaker.id
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
