BPH Migas selalu berkomunikasi dengan para pemilik dan operator lembaga penyalur agar pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) senantiasa menjaga layanan dan fasilitas yang ada, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan salah satu temuan di lapangan adalah sarana dan fasilitas yang tidak memadai, yaitu adanya tetesan BBM pada alat pengukur aliran (flowmeter).
Hal itu dikhawatirkan menyebabkan terbuangnya BBM, sehingga membahayakan lingkungan dan keamanan.
Halim pun meminta lembaga penyalur segera melakukan perbaikan agar BBM subsidi tersalurkan secara tepat.
“BPH Migas selalu berkomunikasi dengan para pemilik dan operator lembaga penyalur agar pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna, sehingga fasilitas pelayanan harus selalu ditingkatkan,” ujarnya saat melakukan pemantauan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepri, Selasa (21/5/2024).
Halim juga mengatakan bahwa BPH Migas bersama badan usaha penugasan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna.
“Dengan demikian, saat pengisian BBM, terutama kebutuhan BBM untuk nelayan itu lancar. Stok ada dan kualitas juga terjaga,” ujarnya.
Di samping itu, ia juga menekankan faktor keamanan perlu terus dijaga dan ditingkatkan, agar pendistribusian BBM kepada masyarakat dapat berjalan baik.
“Kita juga minta lembaga penyalur untuk selalu meningkatkan keamanannya, sehingga pengisian BBM ini selalu aman dan lancar. Memastikan semua fasilitasnya berjalan dengan baik. Tidak hanya volume, dan kualitas, tapi juga fasilitasnya,” harapnya.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepulauan Riau Bagus Handoko mengatakan pihaknya segera melakukan pembinaan atas temuan tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemilik untuk bisa melakukan perbaikan secepatnya,” ujarnya.
Halim juga mengecek langsung CCTV, tangki penyimpanan BBM, dispenser, nozzle, dan bukti uji tera.
Perjanjian kerja sama
Pada kunjungan kerjanya, Halim menjadi narasumber dalam rapat tindak lanjut perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kepri. BPH Migas dan Provinsi Kepri telah menandatangani PKS sejak 2022.
Pemerintah daerah, badan usaha penugasan, dan perbankan perlu mempercepat integrasi data konsumen pengguna, agar pendistribusian BBM subsidi di Provinsi Kepri semakin tepat sasaran.
Halim mencontohkan adanya fuel card di Batam yang akan dicoba untuk diaplikasikan pada kota/kabupaten lain di Provinsi Kepri.
“Harus ada edukasi ke masyarakat. Sampai masyarakat teredukasi dengan baik, sampai merasakan manfaatnya,” sebut Halim di Kantor Gubernur Kepri, Tanjung Pinang, Kepri.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira menyampaikan apresiasi atas dukungan BPH Migas terhadap pendistribusian BBM, khususnya BBM subsidi di Provinsi Kepri.
“Saya harap tidak bosan-bosan. Terus meminta masukan dan saran ke BPH Migas atas kendala-kendala yang kita hadapi,” sebutnya.
Hadir dalam kegiatan itu, jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepri, pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Kepri, PT Pertamina Patra Niaga Kepri, dan Hiswana Migas Kepri.
Baca juga: BPH Migas awasi pendistribusian BBM subsidi agar tepat sasaran
Baca juga: BPH Migas pastikan kemudahan distribusi BBM dengan surat rekomendasi
Baca juga: Menteri ESDM sebut migas memiliki peran penting saat transisi energi
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
