“Tampaknya perubahan perilaku ini memang hanya hal yang kecil, namun bisa berdampak besar pada percepatan penurunan stunting. Misalnya kalau setiap hari anak diberi makan siap saji, itu bisa stunting,” kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jawa Barat Ane Carolina, S.Si., M.Eng dalam konferensi pers di Pasteur, Jawa Barat, Selasa.
Ane menuturkan saat ini tak bisa dipungkiri banyak orang tua memilih untuk bekerja dan menitipkan anaknya ke anggota keluarga lain maupun pengasuh. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mewujudkan generasi penerus yang sehat.
Baca juga: Presiden sebut pentingnya konsolidasi guna turunkan angka stunting
Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Jawa Barat berusaha mendorong perubahan perilaku dengan memastikan literasi terkait stunting dan asupan gizi di masyarakat terus meningkat. Peningkatan edukasi dan literasi tersebut makin diperkuat di tingkat Puskesmas.
“Kita bisa menyebutnya sebagai komunitas gizi yang menyebarkan seperti pentingnya kandungan zinc, DHA, Omega-3 dan kami juga mendorong terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sambil menjalankan regulasi serta Rencana Aksi Nasional sehingga percepatan penurunan stunting jadi terarah,” kata dia.
Pemerintah juga meminta sekolah untuk membagikan tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri dalam rangka memerangi anemia yang berisiko menyebabkan anak menjadi stunting. Semua sekolah yang menjalankan program tersebut telah berkoordinasi dengan pihak Puskesmas.
Baca juga: Kunjungan Jokowi diharapkan beri motivasi upaya penurunan stunting di Jabar
Sementara untuk upaya yang bersifat lebih teknis, pemerintah memanfaatkan berbagai platform dan infrastruktur yang sudah ada seperti aplikasi data yang mempermudah pencatatan anak stunting hingga memperkuat kemitraan bersama pihak stakeholder terkait.
Ia mencontohkan seperti halnya yang sudah dilakukan Bappeda bersama Organisasi berbasis gizi, Nutrition International (NI) dan Save the Children yang menginisiasi program Better Investment for Stunting (BISA).
“Setelah program ini berakhir, rencananya kita akan mereplika program ini ke 25 kabupaten kota yang sebenarnya sudah meminta sendiri ke NI untuk berpartisipasi. Kami juga akan menguatkan kapasitas internal seperti dalam pelaporan (report) praktik baik pemberian TTD dari Puskesmas ke dinas kesehatan,” kata Ane.
Baca juga: TPPS pusat tinjau aksi intervensi serentak di Posyandu Pontianak
Baca juga: Anak di Posyandu terintegrasi RPTRA Taman Sawo bebas stunting
Baca juga: Tekan stunting, ASN di Jember diwajibkan miliki anak asuh
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
