Liputanwaktu.com – Bagaimana Politik PDIP akan Merespons Kepemimpinan Prabowo-Gibran? Oposisi atau Bergabung? – Hasto Kristiyanto, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), mengungkapkan rencana partainya untuk menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ke-IV pada akhir bulan Mei mendatang. Rakernas tersebut dijadwalkan untuk melakukan evaluasi serta merumuskan sikap politik yang akan diambil oleh PDIP dalam menghadapi dinamika pemerintahan di masa mendatang.
Airlangga Pribadi, seorang pengamat politik, mengomentari keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa banyak pihak tengah menantikan langkah yang akan diambil oleh PDIP. Pertanyaan utamanya adalah apakah Politik PDIP akan memilih untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ataukah akan memilih untuk menjadi bagian dari oposisi.
Menurut pandangannya, jika PDIP memilih untuk bergabung, hal tersebut tidak akan menjadi kendala besar karena Prabowo telah membangun hubungan politik yang solid dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sejak tahun 2009.
Peluang Bagi PDIP Di Tengah Pemerintahan Prabowo-Gibran
Airlangga mengungkapkan bahwa sikap Prabowo yang menunjukkan kesiapannya untuk menerima PDI Perjuangan dengan tangan terbuka, yang ditandai dengan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati, mengindikasikan arah kerjasama antara kedua kekuatan politik tersebut. Hal ini disampaikan dalam pernyataannya pada hari Selasa.
Selain itu, menurut seorang akademisi dari Universitas Airlangga (Unair), situasi geopolitik global dan domestik saat ini, yang dipengaruhi oleh pasca pandemi Covid-19 serta potensi konflik bersenjata yang muncul, menuntut adanya tindakan politik yang seimbang di Indonesia. Airlangga menegaskan bahwa dalam kondisi sosial ekonomi yang seperti ini, diperlukan langkah-langkah politik yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan politik dan mengurangi potensi polarisasi yang bisa mengarah pada kekacauan politik.
Menurut pandangan Airlangga, sikap Prabowo yang menahan diri dari melakukan aksi di jalanan saat pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan situasi politik yang serupa, yang kemungkinan juga menjadi pertimbangan bagi PDIP dalam mengevaluasi posisi politiknya. Dia menambahkan bahwa kemungkinan ini didasarkan pada pertimbangan rekonsiliasi politik dan persatuan nasional untuk menghadapi potensi goncangan sosial yang dipicu oleh dinamika ekonomi politik global.
Airlangga juga menyatakan bahwa terkait dengan situasi demokrasi yang sedang mengalami krisis, PDIP dapat tetap berperan dalam pemerintahan dengan tidak hanya berada di luar oposisi politik. Dengan memilih opsi ini, PDI Perjuangan dapat memastikan bahwa partai tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah, sehingga legitimasi pemerintah untuk mengatasi kondisi krisis tetap terjaga.
Keputusan Sikap Politik PDIP dalam Rakernas 24-26 Mei 2024
Menurut Airlangga, PDI Perjuangan memiliki nilai tawar politik yang signifikan sebagai pemenang Pilpres 2024. Keterlibatan mereka dalam koalisi pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengelolaan negara di masa pemerintahan yang akan datang. Dia menekankan bahwa pentingnya menentukan waktu yang tepat untuk negosiasi dan rekonsiliasi politik antara PDI Perjuangan dan koalisi pemenang Pilpres 2024.
Dalam konteks ke depan, sikap politik PDIP dalam pemerintahan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan diselenggarakan pada tanggal 24-26 Mei 2024. Rapat koordinasi nasional yang dipimpin oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, membahas persiapan Rakernas ke-IV serta pemilihan kepala daerah tahun 2024.
Hasto menekankan bahwa Rakernas ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi dan merumuskan sikap politik PDIP dalam pemerintahan mendatang, termasuk dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi, pangan, energi, dan politik luar negeri yang timbul akibat persaingan geopolitik.
