“Kami mengapresiasi dukungan UNESCO dan seluruh pemangku kepentingan terhadap penerapan RAM di Indonesia. Kami bertujuan untuk mengembangkan kerangka tata kelola AI yang komprehensif yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan AI global,” kata dia dalam Peluncuran Indonesia’s RAM AI di Jakarta, Senin.
Nezar mengatakan peluncuran Artificial Intelligence Readiness Assessment Methodology (RAM AI) menjadi momentum menghadirkan tata kelola AI yang komprehensif.
Menurut dia banyak negara di dunia berupaya menyusun kebijakan mengenai teknologi AI untuk tingkat multilateral, regional, dan nasional.
Baca juga: Wamenkominfo: Hasil RAM AI Indonesia diperoleh pada pertengahan 2024
Baca juga: Wamenkominfo: Konstruksi argumen manusia merupakan pembeda terhadap AI
Bahkan, sejak Tahun 2017, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan kajian mengenai potensi risiko dan peluang pemanfaatan teknologi AI.
Mulai dari pembentukan Satuan Tugas Komite Tingkat Tinggi Manajemen AI hingga yang terbaru Badan Penasihat Tingkat Tinggi AI Sekretaris Jenderal PBB.
“Semuanya memainkan peran penting dalam upaya kami untuk memajukan Tata Kelola Global AI,” kata dia.
Salah satu deklarasi multilateral terbaru berupa Resolusi Majelis Umum PBB tentang Memanfaatkan Peluang Sistem AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Wamenkominfo menilai kemajuan tersebut membuktikan bahwa komunitas global memandang perlunya berkolaborasi dalam mengoptimalkan penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari.
“Hal ini juga tercermin dalam konsensus sebelumnya seperti Prinsip Penggunaan Kecerdasan Buatan yang Etis dalam Sistem PBB dan Prinsip AI OECD dari UNESCO,” ucapnya.
Di tingkat regional, Eropa mengadopsi Regulasi AI UE. Bahkan, Dewan Eropa telah mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja Eropa tentang Kecerdasan Buatan dan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum.
Sementara di Kawasan Atlantik Utara, NATO mengadopsi Strategi AI sebagai bagian dari kebijakan dalam merespons teknologi yang muncul dan mengganggu.
Di kawasan ASEAN, Panduan ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI telah disahkan tahun ini untuk mendorong diskusi mengenai tata kelola AI secara regional.
“Diharapkan melalui Panduan AI ASEAN, pengembangan tata kelola AI di negara-negara anggota ASEAN dapat lebih distimulasi,” kata Nezar.
Dia berharap peluncuran RAM AI dapat menghasilkan rekomendasi sebagai rujukan untuk pengembangan teknologi AI di Indonesia.
“Saya berharap proses ini akan selesai dengan sempurna pada bulan September tahun ini, dan temuan-temuan yang diperoleh dapat memajukan pengembangan AI yang inklusif. Bersama-sama, kita menciptakan lingkungan AI yang lebih produktif untuk mewujudkan Indonesia yang lebih digital dan sejahtera,” pungkasnya.
Peluncuran RAM AI dihadiri Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal, Direktur Kantor Regional Multisektoral UNESCO di Jakarta, dan Perwakilan UNESCO untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste Maki Katsuno-Hayashikawa.
Selanjutnya, Ketua Eksekutif Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Itje Chodidjah, dan Ketua Umum Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Arficial (KORIKA) Hammam Riza.
Baca juga: Wamenkominfo dan Duta Besar Korea Selatan bahas AI Global Forum 2024
Baca juga: Wamenkominfo: Saatnya Indonesia kembangkan AI dari hulu ke hilir
Baca juga: Pemerintah jajaki implementasi AI yang minim risiko dengan China
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
