Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan kesetaraan gender bisa menjadi agenda prioritas global saat menghadiri pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) Speakers’ Consultation ke-10 di Meksiko, Senin (6/5).
“Saya mendorong kesetaraan gender, baik di parlemen dan pada berbagai institusi publik harus terus menjadi agenda prioritas global,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Saat berbicara pada sesi 2 MIKTA Speakers’ Consultation yang mengambil tema “Kesetaraan Gender: Tantangan dan Strategi Inklusi Parlemen” itu, Puan menyoroti posisi perempuan masih kurang terwakili di berbagai tingkat pengambilan keputusan, terutama di parlemen dunia yang peningkatannya baru sekitar 3 persen sejak lima tahun lalu.
Padahal, kata Puan, partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses politik merupakan kunci untuk mencapai kemajuan suatu negara, dan demokrasi juga tidak akan berkembang tanpa dukungan dan partisipasi politik oleh perempuan.
“Saya meyakini bahwa kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan demokrasi,” sebutnya.
Puan melanjutkan bahwa kepemimpinan perempuan akan menjamin berbagai suara masyarakat lebih jelas terdengar dan berbagai kepentingan masyarakat lebih terwakili pada institusi publik.
Dia lantas menegaskan komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender yang diterjemahkan dalam berbagai kerangka kebijakan, salah satunya melalui kebijakan afirmasi yang mewajibkan minimal 30 persen kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari tiap partai politik peserta pemilu.
“Kebijakan afirmasi ini juga dilengkapi dengan berbagai aksi konkret di Indonesia, di antaranya dengan mendorong pembentukan jaringan calon anggota legislatif perempuan (candidate pool). Partai politik berperan penting untuk rekrutmen, kaderisasi, pelatihan, dan pendampingan politisi perempuan,” kata Puan di hadapan delegasi parlemen MIKTA.
Melalui forum tersebut, Puan pun mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk mewujudkan parlemen yang responsif gender (gender-responsive parliament), serta mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas dan kesetaraan.
Baca juga: Ketua DPR ungkap perbedaan pendapat anggota MIKTA soal Palestina
Terakhir, dia mendorong agar parlemen menerapkan indikator khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan, mengidentifikasi kesenjangan, dan memastikan inklusi gender dalam program yang dijalankan lembaga eksekutif ataupun pemerintah.
“Saya mengajak kita semua untuk bekerja bersama memastikan agar setiap kebijakan yang kita ambil akan berdampak bagi perubahan menuju parlemen yang lebih inklusif dan setara,” kata Puan.
Baca juga: Ketua DPR sampaikan kesepakatan dalam pertemuan MIKTA
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
