ANTARA – Undang-undang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa bentuk perlindungan dan penanganan untuk setiap kasus akan menyesuaikan dengan kebutuhan pemohon, profil pemohon, tingkat ancaman, hingga kondisi geografis. Selengkapnya dibahas dalam Podcast ANTARA!
(Suwanti/Syahrudin/Fahrul Marwansyah/Afut Syafril Nursyirwan)
Jakarta (ANTARA) – Setelah pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) beberapa waktu lalu. Dalam beberapa bulan…
Data yang diretas adalah data lama dan di-release pada tahun 2024. Jakarta (ANTARA) – Kepala…
Justru yang paling penting itu memberantas kontennya, websitenya, juga bandarnya Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua…
Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng organisasi…
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap keputusan Partai Keadilan Sejahtera mengusung…
Bukittinggi,- (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sumatera Barat menegaskan proses pemungutan suara ulang (PSU)…
